Soppeng, Celebesindo.com, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, menghadiri rapat koordinasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi, Kamis (5/11/2026).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.
Kegiatan ini menjadi perhatian penting bagi seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat sistem birokrasi, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Bupati Soppeng hadir didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Balibangda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan.
Rakor tersebut juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam agenda tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kemendagri, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kepala daerah, dan ketua DPRD.
Komitmen ini diarahkan untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem pemerintahan, peningkatan pengawasan internal, serta pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus menyampaikan materi tentang pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki integritas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI Dr. Johanis Tanak menguraikan langkah-langkah penguatan integritas kepala daerah melalui pencegahan korupsi dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan daerah.
Dari unsur pengawasan, BPKP menyoroti pentingnya sistem pengendalian intern dan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas pembangunan serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam dua sesi panel yang mengupas berbagai aspek strategis, termasuk pemetaan risiko korupsi, pengawasan berbasis risiko, tata kelola keuangan daerah, serta mitigasi risiko dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Keterlibatan Bupati Soppeng bersama jajaran perangkat daerah dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Melalui penguatan tata kelola dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Soppeng semakin mengedepankan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kebijakan maupun program pembangunan.
(Red)