Soppeng, Celebesindo.com, Penguatan pemahaman terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Soppeng. Melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, Pemkab Soppeng menggelar sosialisasi peningkatan pengetahuan bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (18/11/2026), dibuka langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si.
Hadir sebagai peserta seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, serta kepala puskesmas lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan para pemegang kewenangan anggaran memahami perubahan kebijakan dan ketentuan terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Hal tersebut dinilai penting karena PA dan KPA memiliki peran besar dalam menentukan arah, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pengadaan di masing-masing perangkat daerah.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP, M.Si, CPSp, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pelaku pengadaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak keliru dalam menerapkan ketentuan hukum.
“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam kepada seluruh perangkat daerah dalam menerapkan aturan-aturan terbaru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkhusus Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya,” jelas Muhammad Ihsan.
Ia mengungkapkan, perkembangan regulasi menuntut setiap PA dan KPA untuk terus memperbarui pengetahuan. Dengan begitu, setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil dalam proses pengadaan dapat dilaksanakan secara tepat dan memiliki landasan hukum yang kuat.
Dalam kegiatan tersebut, materi sosialisasi turut membahas Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Kedua aturan ini menjadi pedoman penting dalam memahami mekanisme pengadaan melalui Katalog Elektronik maupun tahapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.
Pemkab Soppeng berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas di setiap perangkat daerah.
Dengan meningkatnya pemahaman PA dan KPA, proses pengadaan diharapkan semakin tertib, transparan, kompetitif, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Soppeng untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat kualitas belanja daerah, serta memastikan anggaran pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
(Red)

