Sulsel, Celebesindo.com, Persoalan pendataan atlet cabang olahraga biliar di Sulawesi Selatan mulai menuai sorotan. Sejumlah insan biliar dari berbagai kabupaten/kota mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian data atlet yang disebut tidak sejalan dengan Pedoman Umum (Pedum) KONI Sulawesi Selatan.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah perwakilan atlet dan pelatih daerah menemukan indikasi perbedaan antara data awal dengan data akhir yang tercantum dalam daftar Entry By Name.
Kondisi ini memunculkan desakan agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel tidak tinggal diam dan segera menelusuri proses pendataan serta verifikasi atlet yang dipersoalkan.
Resky Putra Pratama, S.H., atau yang akrab disapa NONO, Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian aturan dan prinsip keadilan dalam kompetisi olahraga.
Menurutnya, berdasarkan penelusuran awal sejumlah insan biliar kabupaten/kota, terdapat beberapa indikasi yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.
Di antaranya dugaan ketidaksesuaian data sumber dengan data akhir atlet, perubahan informasi yang dinilai tidak wajar, hingga belum jelasnya dokumentasi atau rekam jejak perubahan data tersebut.
Bahkan, muncul dugaan bahwa perubahan data itu berpotensi meloloskan atlet tertentu yang dipersoalkan kelayakannya berdasarkan ketentuan Pedum KONI Sulsel.
"Kami mempertanyakan bagaimana proses perubahan data itu bisa terjadi. Data awal dan data akhir semestinya memiliki kesesuaian serta dasar administrasi yang jelas. Kalau memang ada perubahan, harus bisa dijelaskan siapa yang melakukan, atas dasar apa, dan apakah sudah sesuai prosedur," ungkap NONO, Sabtu (31/10/2026).
NONO menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar perbedaan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan para pembina dan atlet daerah terhadap sistem seleksi serta verifikasi.
Ia menyebut, setiap kabupaten/kota memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan atlet melalui proses panjang, mulai dari penjaringan, latihan, hingga mengikuti seleksi sesuai regulasi.
Karena itu, apabila muncul atlet yang diduga memperoleh kesempatan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan, maka hal tersebut patut ditelusuri secara terbuka.
"Jangan sampai daerah yang sudah berproses dan mengikuti aturan justru merasa dirugikan karena adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pendataan. Kami ingin semua atlet mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan sampai Pedum hanya menjadi formalitas," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip fair play tidak hanya berlaku ketika pertandingan berlangsung, tetapi harus dimulai sejak proses administrasi, pendaftaran, hingga penetapan atlet yang berhak mengikuti kompetisi.
Atas polemik tersebut, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta KONI Sulsel mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet biliar.
Mendesak POBSI Sulsel membuka data awal dan data akhir atlet, termasuk dokumen Entry By Name, kepada seluruh Pengcab POBSI kabupaten/kota demi menjamin transparansi.
Meminta dilakukan audit terhadap proses pendataan dan verifikasi ulang dokumen atlet yang dipersoalkan dengan mengacu pada Pedoman Umum KONI Sulsel.
Menurut NONO, langkah tersebut penting untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran prosedur atau justru hanya terjadi kesalahpahaman dalam proses administrasi.
"Kami tidak ingin berspekulasi dan tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Tetapi dugaan ini harus dijawab dengan pemeriksaan, bukan dibiarkan menjadi polemik. Jika semuanya sudah sesuai aturan, silakan dibuka secara transparan agar tidak ada lagi kecurigaan," ujarnya.
Ia berharap KONI Sulsel dapat bersikap objektif dan tidak mengabaikan aspirasi insan biliar dari daerah.
"Yang kami perjuangkan adalah keadilan bagi atlet dan masa depan biliar Sulawesi Selatan. Jangan biarkan kepercayaan daerah terhadap organisasi rusak hanya karena persoalan yang tidak mendapatkan penjelasan secara terbuka," tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya untuk memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari pengurus POBSI Sulsel serta Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel masih terus dilakukan.
Pemberitaan ini tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh penjelasan berimbang dan memastikan duduk perkara berdasarkan fakta.
(Red)