Soppeng, Celebesindo.com, Percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan agar koordinasi diperkuat sehingga program yang menyasar 8.315,58 hektare lahan dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar dapat berjalan sesuai target.
Hal tersebut disampaikan Suwardi saat memberikan arahan dalam Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).
Di hadapan peserta pertemuan, Suwardi menekankan bahwa percepatan pelaksanaan harus menjadi perhatian bersama. Setiap pihak diharapkan menjalankan perannya secara optimal untuk mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari tahap teknis hingga pelaksanaan di lapangan.
“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” ujar Suwardi.
Ia menilai kerja sama lintas sektor diperlukan agar program tersebut mampu memberikan hasil yang sejalan dengan tujuan peningkatan produktivitas pertanian. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat diminta menjaga koordinasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan tetap terarah.
“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
OPLAH Non-Rawa 2026 di Kabupaten Soppeng memiliki cakupan sasaran 8.315,58 hektare dengan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan daerah.
Pertemuan tersebut melibatkan ratusan peserta dari tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan, tim pengawas, dan kelompok tani pelaksana.
Dukungan lintas sektor juga melibatkan PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, serta Bank Mandiri Cabang Soppeng. Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam agenda koordinasi percepatan tersebut.
Keterlibatan kelompok tani menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program karena optimalisasi lahan berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian masyarakat. Sementara itu, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peran masing-masing.
Dengan sasaran lahan yang luas dan anggaran yang signifikan, pencapaian target OPLAH memerlukan pelaksanaan yang terukur serta pengawasan berkelanjutan. Evaluasi terhadap perkembangan kegiatan juga penting agar kendala di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai kebutuhan.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap percepatan OPLAH Non-Rawa 2026 dapat meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian, mendorong produktivitas petani, dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.
(Red)