Luwu Timur, Celebesindo.com, Pengendalian inflasi di Kabupaten Luwu Timur mulai menyasar titik yang paling sensitif bagi masyarakat: energi.
BBM dipantau langsung. LPG 3 kilogram diperketat penggunaannya. Pemerintah daerah tak ingin persoalan pasokan dan distribusi baru ditangani setelah harga naik dan masyarakat mulai mengeluh.
Langkah tersebut disampaikan Pemkab Luwu Timur dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V di Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Bupati Luwu Timur melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin, membeberkan kondisi inflasi daerah sekaligus sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah.
Data Agustus 2026 menunjukkan inflasi Luwu Timur secara year on year (yoy) mencapai 2,34 persen. Namun secara bulanan, Luwu Timur mencatat deflasi 0,43 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengendalian harga tetap harus dijaga. Sebab, inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan biaya hidup dan daya beli masyarakat.
Karena itu, Pemkab Luwu Timur mengandalkan strategi 4K: memastikan pasokan tersedia, harga tetap terjangkau, distribusi tidak tersendat, serta komunikasi antarpihak berjalan efektif.
Yang menarik, pengawasan tidak berhenti di meja rapat.
Bupati Luwu Timur disebut ikut turun memantau distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu.
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” kata Andi Juana.
Persoalan LPG 3 kilogram juga tak luput dari sorotan.
Pemkab Luwu Timur menginstruksikan ASN dan pegawai PT Vale Indonesia agar tidak menggunakan LPG 3 kilogram.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencegah LPG bersubsidi terserap oleh kelompok yang bukan sasaran utama subsidi.
Pesannya jelas: tabung melon harus diprioritaskan untuk masyarakat yang memang membutuhkan.
Langkah itu sekaligus menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan menghitung persentase inflasi setiap bulan. Distribusi, akses dan siapa yang menikmati barang bersubsidi juga menjadi bagian penting yang harus diawasi.
Nada lebih keras datang dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman.
Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak menunggu harga melonjak dan masyarakat berteriak baru pemerintah bergerak.
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak,” tegasnya.
Jufri juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan dana BKK untuk mendukung langkah pengendalian inflasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, menekankan pentingnya evaluasi kinerja TPID di masing-masing daerah.
Wilayah Zona V yang dibahas dalam forum tersebut meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo.
Tantangannya kini bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap rendah.
Yang lebih penting adalah memastikan angka tersebut benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat: BBM tersedia, LPG subsidi tepat sasaran, distribusi tidak tersendat dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Sebab, ketika pemerintah baru bergerak setelah harga melonjak, yang menanggung dampaknya terlebih dahulu tetap masyarakat.
Karena itu, pengawasan BBM dan penataan penggunaan LPG 3 kilogram di Luwu Timur menjadi ujian penting: seberapa cepat pemerintah membaca potensi gejolak sebelum berubah menjadi beban masyarakat.
(Red)