Soppeng, Celebesindo.com, Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Kendaraan yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi disebut harus mengantre panjang, bahkan hingga meluber ke luar area SPBU.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, bukan hanya dari sisi ketersediaan BBM, tetapi juga menyangkut kecepatan sistem pelayanan di SPBU.
Ketua LSM SIDIK, Mahmud Cambang, meminta pihak terkait mengevaluasi sejumlah titik yang dinilai berpengaruh terhadap panjangnya antrean, termasuk proses pemeriksaan barcode dan jumlah operator yang melayani pengisian.
Menurut Mahmud, pemeriksaan barcode pada setiap kendaraan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan. Namun, ketika jumlah kendaraan meningkat, proses tersebut juga perlu diperhitungkan dari sisi waktu pelayanan.
“Kalau antrean sudah panjang, tentu sistem pelayanan harus dievaluasi. Barcode tetap penting untuk pengawasan, tetapi jangan sampai proses pemeriksaannya membuat pelayanan semakin lambat,” ujar Mahmud, Sabtu (12/9/2026).
Ia menilai persoalan antrean tidak akan selesai hanya dengan memastikan stok BBM tersedia. Jika kapasitas pelayanan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang datang, antrean tetap akan terjadi.
Karena itu, Mahmud menyoroti keberadaan operator di masing-masing nozzle.
Menurutnya, penambahan petugas pada jam-jam sibuk dapat dipertimbangkan agar beberapa kendaraan bisa dilayani secara bersamaan dan waktu tunggu konsumen dapat ditekan.
“Kalau satu operator menangani beberapa nozzle, tentu perlu dilihat apakah itu efektif ketika antrean sedang padat. Kalau memungkinkan, satu nozzle satu operator agar pelayanan lebih cepat,” katanya.
Mahmud menyebut pengaturan jumlah operator berdasarkan tingkat kepadatan kendaraan bisa menjadi salah satu opsi yang dikaji pengelola SPBU.
Menurut Mahmud, persoalan pelayanan BBM bukan semata-mata menyangkut kenyamanan konsumen. Antrean yang terlalu panjang hingga keluar area SPBU juga berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
“Kalau antrean sudah sampai badan jalan, ini bukan lagi hanya persoalan konsumen yang menunggu. Ada pengguna jalan lain yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah dan pengelola SPBU duduk bersama mengevaluasi sistem yang berjalan, mulai dari proses verifikasi barcode, jumlah operator, kapasitas nozzle hingga pola pengaturan kendaraan.
Mahmud menegaskan, evaluasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pengawasan terhadap BBM bersubsidi.
Sebaliknya, ia berharap ada sistem yang mampu menggabungkan pengawasan yang ketat dengan pelayanan yang cepat.
“Yang penting BBM bersubsidi tetap tepat sasaran, tetapi masyarakat juga jangan dibuat menunggu terlalu lama. Harus ada keseimbangan antara pengawasan dan kecepatan pelayanan,” tegasnya.
LSM SIDIK berharap persoalan antrean BBM yang berulang di Soppeng segera mendapat solusi konkret. Jangan sampai antrean panjang menjadi pemandangan rutin sementara persoalan sistem pelayanan tidak kunjung dievaluasi.
(Red)