Soppeng, Celebesindo.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Soppeng. Salah satu poin utama dalam rancangan tersebut adalah proyeksi belanja daerah yang mencapai Rp950,67 miliar.
Dokumen KUA-PPAS 2027 diserahkan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin, pada Selasa (29/7/2026).
Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menjelaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS merupakan bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Selain memproyeksikan belanja daerah sebesar Rp950,67 miliar, Pemkab Soppeng juga menargetkan pendapatan daerah tahun 2027 mencapai Rp949,88 miliar, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp30 miliar. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar serta pembayaran utang daerah sebesar Rp9,16 miliar.
Bupati juga memaparkan sejumlah target indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng pada 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 4,83 hingga 6,12 persen, tingkat kemiskinan sebesar 5,84 hingga 6,19 persen, dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada di kisaran 2,67 hingga 2,95 persen.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ditargetkan mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 74,75 hingga 75,36 poin.
Meski optimistis terhadap capaian pembangunan, Suwardi Haseng mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal, terutama tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, terbatasnya ruang fiskal, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
"Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi, ruang fiskal daerah masih terbatas, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat," ujar Suwardi.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan efisiensi belanja, serta memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pengajuan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 tersebut, Pemkab Soppeng berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas, akuntabel, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(YM)