Makassar, Celebesindo.com,– Fakta mengejutkan terungkap dalam pertemuan besar pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf secara blak-blakan menyebut bahwa pemerintah daerah tidak punya kewenangan menentukan penerima bantuan sosial (bansos).
Pernyataan ini langsung menyita perhatian para kepala daerah yang hadir di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (18/4/2026).
Dalam forum tersebut, Mensos menegaskan bahwa seluruh penerima bansos ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Artinya? Selama ini anggapan bahwa bansos ditentukan oleh daerah, itu keliru.
“Semua berbasis data nasional. Tidak ada lagi penentuan secara subjektif,” tegasnya.
Namun, ada satu catatan penting, kalau datanya salah, maka hasilnya juga bisa meleset, ungkap Mensos.
Mensos menyoroti pentingnya pemutakhiran data secara berkala. Tanpa pembaruan dari daerah, sistem pusat tidak akan mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Ini berarti, peran daerah bukan menentukan, tapi memastikan data tidak salah.
Mendengar pernyataan tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng langsung angkat suara.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng siap bergerak cepat memperkuat akurasi data sebagai dasar penentuan penerima bansos.
“Kami siap memastikan data benar-benar valid. Ini kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran,” tegasnya.
Tak main-main, ia juga memastikan seluruh jajaran hingga tingkat desa dan kelurahan akan dioptimalkan untuk melakukan pembaruan data secara rutin.
Di tengah isu bansos, perhatian juga tertuju pada program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial yang ternyata sudah berjalan di Soppeng.
Bahkan kini, program tersebut telah masuk tahap pembangunan infrastruktur permanen.
“Kami bersyukur Soppeng jadi salah satu daerah pelaksana. Manfaatnya sudah mulai dirasakan masyarakat,” ungkap Suwardi.
Program ini dinilai sebagai “senjata senyap” pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan lewat akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama ratusan pilar sosial dan kepala daerah lainnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa ke depan, kebijakan sosial nasional akan semakin bergantung pada akurasi data, bukan sekadar usulan.
(Red)