Soppeng, Celebesindo.com,– Persoalan klasik dunia pendidikan di Indonesia kembali mencuat. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi isu utama dalam pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 1 Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026).
Pertemuan yang digelar di SD Negeri 13 Palakka tersebut dihadiri puluhan guru dari 14 Sekolah Dasar dan 5 Taman Kanak-kanak. Sejumlah pemangku kepentingan pendidikan turut hadir, di antaranya Ketua Gugus 1 Abdul Azis, Pengawas Satuan Pendidikan Sudirman, Sekretaris Dewan Pendidikan H.M. Zulkarnain, serta Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Nurmal Idrus.
Dalam arahannya, Nurmal Idrus menegaskan bahwa permasalahan pendidikan di daerah bukan lagi sekadar soal jumlah tenaga pendidik. Ia menyebut, secara kuantitas, Kabupaten Soppeng justru tidak mengalami kekurangan guru.
“Kalau dilihat secara keseluruhan, jumlah guru kita sebenarnya cukup, bahkan bisa dikatakan berlebih. Namun persoalannya ada pada distribusi yang belum merata,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antar satuan pendidikan. Di satu sisi terdapat sekolah yang memiliki kelebihan guru, sementara di sisi lain masih terdapat sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, bahkan untuk mata pelajaran tertentu.
Ketimpangan ini dinilai berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan. Sekolah yang kekurangan guru cenderung mengalami keterbatasan dalam proses pembelajaran, sementara sekolah yang kelebihan tenaga pendidik tidak dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
“Ini yang perlu segera dibenahi melalui pemetaan dan redistribusi yang lebih akurat dan berbasis kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Selain persoalan distribusi tenaga pendidik, forum tersebut juga menyoroti perkembangan digitalisasi pendidikan yang dinilai belum berjalan optimal, khususnya di tingkat sekolah dasar.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan platform digital di lingkungan sekolah memang mengalami peningkatan. Namun, pemanfaatannya masih didominasi untuk kepentingan administratif, seperti penginputan data, pelaporan, hingga absensi.
Sementara itu, penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran interaktif di kelas masih tergolong minim.
“Digitalisasi memang sudah berjalan, tetapi belum menyentuh substansi pembelajaran. Guru masih lebih banyak disibukkan dengan administrasi digital dibandingkan inovasi dalam proses belajar mengajar,” kata Nurmal.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi di daerah. Terlebih, tuntutan era digital mengharuskan sistem pendidikan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi.
Para peserta KKG juga memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang diskusi untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung digital, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran.
Beberapa guru mengaku masih membutuhkan pelatihan yang lebih aplikatif agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, tidak hanya untuk administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar di kelas.
Melalui forum KKG, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antar guru serta pemangku kepentingan pendidikan dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
Meski demikian, berbagai persoalan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut dinilai masih memerlukan pembahasan lanjutan serta kajian yang lebih mendalam. Hal ini penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret melalui kebijakan di tingkat daerah maupun satuan pendidikan.
Persoalan distribusi guru dan pemanfaatan digitalisasi sejatinya bukan hanya terjadi di Soppeng, melainkan menjadi gambaran umum tantangan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
(YM)