Soppeng, Celebesindo.com, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Anarchie Arus Bakti, S.Psi, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III Tahun Anggaran 2024/2025 di Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Kamis (31/7).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat serta perwakilan kelompok tani setempat.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi. Salah satunya dari Hj. Rahma yang menyoroti program Sasaran Dahsya (Gerakan Penanganan Stunting).
Ia mengusulkan agar bantuan bagi anak balita kategori stunting tidak lagi diberikan dalam bentuk bahan pangan mentah karena sering membusuk dalam perjalanan dari Makassar ke Soppeng, melainkan diganti dengan bantuan tunai.
Menanggapi hal itu, Anarchie menjelaskan, “Terkait permintaan agar bantuan Sasaran Dahsya diberikan dalam bentuk uang, saya sampaikan bahwa ini bukan kewenangan provinsi.
"Namun, saya akan berupaya mengoordinasikan aspirasi ini dengan pemerintah kabupaten. Walaupun di luar ranah provinsi, ini menjadi tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan dan memperjuangkannya ke tingkat yang berwenang.”kata Politisi Demokrat Sulsel ini.
Aspirasi lainnya disampaikan Petta Liming, yang menyoroti seringnya banjir akibat tersumbatnya delapan titik gorong-gorong di wilayah tersebut.
Ia juga meminta pembangunan jalan beton sepanjang 100 meter di Lemangpatue serta jembatan penghubung antara Desa Lompulle dan Desa Belo yang vital untuk aktivitas pertanian warga.
Selain itu, ia mengusulkan penyediaan benih jagung dan padi bagi 13 kelompok tani aktif di wilayah tersebut sebagai antisipasi pasca-banjir.
Menanggapi hal itu, Anarchie menegaskan komitmennya untuk menjembatani kebutuhan masyarakat ke pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pertanian, dan penanganan banjir adalah hal mendesak yang harus dicarikan solusinya bersama. Seluruh aspirasi ini akan kita sampaikan ke dinas teknis terkait,” ujarnya.
Kegiatan reses ini diakhiri dengan penyerapan masukan masyarakat sebagai bahan pokok perjuangan legislasi Anarchie di DPRD Sulsel, khususnya untuk sektor infrastruktur, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
(YM/*)