Jakarta, Celebesindo.com, Organisasi pemerintahan merupakan "prime target" dalam cyber-attacks, karena sektor ini merupakan bagian terbesar dari pemilik data maupun informasi publik yang secretive, sensitive, dan high value.
Untuk itu, meningkatkan keamanan siber atau cyber security menjadi penting, agar organisasi pemerintahan tetap waspada terhadap ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak buruk dan berskala besar.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan, seiring dengan meningkatnya digitalisasi sistem pemerintahan dan remote working, perangkat pribadi yang digunakan cenderung tidak memiliki akses terhadap IT security patches and updates.
Hal ini mengakibatkan sistem informasi pemerintahan rentan mengalami pelanggaran keamanan atau kejahatan siber (cyber crime).
"Dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari cyber crime, sangatlah besar, baik dampak finansial maupun dampak jangka panjang seperti reputational damage," ujar Ketua BPK pada kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) cyber security yang diselenggarakan di auditorium kantor pusat BPK, Jakarta. Kamis (12/10/2023).
"Maka, cara terbaik bagi organisasi, termasuk BPK, adalah dengan menerapkan langkah-langkah pro aktif untuk memitigasi risiko dan menyiapkan recovery plan yang kokoh serta komprehensif untuk melindungi seluruh kepentingan stakeholders," terang Ketua BPK.
Oleh karena itu, Ketua BPK menghimbau para Kepala Perwakilan agar senantiasa menjaga keamanan saat terkoneksi ke jaringan kantor pusat.
Ketua BPK juga mendorong para pegawai BPK untuk memahami pentingnya melindungi informasi sensitif, serta mampu mengidentifikasi potensi ancaman dan meresponsnya dengan tepat.
"Perangkat TI pegawai adalah titik krusial pengamanan jaringan dalam sistem informasi BPK yang sudah terintegrasi," ujar Ketua BPK.
Melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), BPK menggelar diklat cyber security eksekutif bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkungan BPK.
Kegiatan yang dibuka oleh Ketua BPK ini bertujuan agar PPTM dan PPTP mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran pengambil keputusan dalam menangani kejahatan siber.
"Kegiatan ini menciptakan komitmen yang dimulai dari para PPTM dan PPTP sebagai tone from the top guna mewujudkan kultur security awareness dari seluruh pegawai sebagai pengguna akses IT di BPK," kata Ketua BPK.
Sementara itu, Kepala Badiklat PKN Suwarni Dyah Setyaningsih menyampaikan, bahwa para peserta diklat diharapkan dapat memahami model kerangka kerja keamanan, konsep risiko, konsep kebijakan keamanan, dan cara membangun struktur program keamanan siber dengan efektif.
Kegiatan yang diikuti 17 PPTM dan 79 PPTP di lingkungan BPK tersebut diisi dengan pemaparan materi oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo serta Kepala Biro Teknologi Informasi BPK Pranoto.